INILAH.COM, Surabaya - Anggota Komisi E DPRD Jatim Saleh Mukadar meminta pemprov tidak mencairkan dulu anggaran KONI Jatim melalui APBD Jatim 2012, yang dialokasikan sekitar Rp 120 miliar.

Alasannya, Ketua Harian KONI Jatim Dhimam Abror dianggap mencederai PSSI, dengan bergabung di Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).

"Saya sudah meminta kepada teman-teman Komisi E dan Gubernur Jatim supaya untuk tidak mencairkan dana KONI Jatim, sebelum Dhimam Abror keluar dari KPSI," katanya, Rabu (8/2/2012).

Menurut dia, sebagai pengurus KONI Jatim yang menjadi induk cabang-cabang olahraga milik pemerintah, Dhimam Abror seharusnya bersikap netral atau paling tidak, menjadi penengah terhadap konflik yang terjadi di PSSI.

"Bukan sebaliknya, justru masuk perseteruan dan mendukung organisasi yang dianggap ilegal. Saya melihat Abror sudah menyalahgunakan kepentingan organisasi untuk kepentingan pribadi," imbuhnya.

Dhimam Abror ketika dikonfirmasi mengaku tidak mempermasalahkan kritikan yang diberikan oleh salah seorang anggota DPRD Jatim. Pasalnya, tidak ada aturan yang mengikat jika penasehat Pengprov Jatim masuk dalam KPSI.

"Termasuk Pak Saleh Ismail Mukadar duduk di kepengurusan di mana-mana tak masalah. Begitu juga dengan saya, tak masalah duduk di KPSI yang kebetulan saya mewakili Pengprov Jatim," tukas mantan ketua PWI Jatim ini.

Di sisi lain, jika anggaran KONI Jatim tidak dicairkan tentu hal itu akan mempengaruhi keikutsertaan Jatim dalam PON XII yang rencananya dilaksanakan di Pekanbaru, Riau.

"Jadi soal keputusan cair atau tidaknya dana KONI Jatim, saya serahkan sepenuhnya kepada gubernur. Saya di sini hanya menunggu saja dan siap menjadikan Jatim sebagai juara umum," pungkas Dhimam Abror.[yob]