INILAH.COM, Kuala Lumpur - Setelah macet selama dua bulan, Joint Committee PSSI akhirnya kembali mengadakan rapat dan menghasilkan sejumlah perkembangan yang signifikan.

Joint Committee (JC) dibentuk pada bulan Juni 2012 atas prakarsa AFC, terdiri dari empat perwakilan PSSI, yakni Todung Mulya Lubis, Tjatur Agus Saptono, Saleh Mukadar dan Widjayanto, dan empat dari perwakilan KPSI, yakni Djamal Aziz, Joko Driono, Hinca Panjaitan dan Togar Manahan Nero.

Sebulan kemudian mereka mengadakan rapat pertama yang tidak menghasilkan keputusan apapun. JC baru benar-benar menghasilkan sesuatu pada rapat kedua di Markas AFC, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (20/9/12), yang diawasi langsung perwakilan AFC.

Ada empat poin kesepakatan yang dicapai dihadapan AFC, yakni masalah liga, pengembalian jabatan keempat Komite Eksekutif yang dipecat, rencana revisi Statuta PSSI danmasalah pengelolaan Timnas Indonesia.

Konsep Liga Merah Putih, yang kabarnya sempat disepakati antara CEO PT Liga Indonesia Joko Driono, sebagai pengelola Liga Super Indonesia (ISL) dengan CEO Liga Prima Indonesia Sportindo, Widjayanto, sebagai pengelola Liga Primer Indonesia (IPL), batal digunakan. Kedua pihak sepakat masing-masing liga tetap bergulir.

“Untuk musim depan, ISL dan IPL tetap berjalan masing-masing dan keduanya legal. Tidak ada yang ilegal,” ungkap Joko usai pertemuan, Kamis petang waktu setempat.

Ketika ditanya mengenai nasib Liga Merah Putih, yang menyatukan kedua liga di bawah satu payung, Joko mengatakan, “AFC clear menolak itu.”

Hal senada juga diungkapkan PSSI lewat rilisnya. Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa AFC memberi tenggat waktu hingga 2014 untuk menyatukan liga.

Kedua kubu juga sepakat dengan rehabilitasi empat anggota Komite Eksekutif PSSI yang dipecat karena berseberangan dengan ketua umum. Mereka adalah La Nyalla Mattalitti, Toni Aprilani, Erwin Dwi Budiawan dan Roberto Rouw. Rehabilitasi dilakukan secara langsung, secepatnya dan tanpa syarat apapun.

Kesepakatan lain adalah merevisi Statuta PSSI, yang dalam beberapa bagian kerap menimbulkan perbedaan persepsi. Hinca dan Togar menjadi perwakilan kubu KPSI dalam proses revisi ini, sementara kubu PSSI diwakili Tjatur dan Saleh.

Keputusan lain dari rapat tersebut, masih menurut Joko, adalah Timnas akan dikelola oleh Joint Committe, bukan lagi PSSI. Namun PSSI akan tetap berperan serta dalam hal administrasi, karena surat-menyurat tetap menggunakan lambang PSSI.

“Jadi kesekjenan PSSI dalam konteks mendukung administrasi untuk keperluan surat menyurat Timnas,” Joko menambahkan. Ia juga menjelaskan bahwa skema peran PSSI dan JC dalam Timnas akan disusun kemudian.

Hanya saja, kedua kubu berbeda pendapat soal pengelolaan Timnas. Dalam rilisnya, kubu PSSI menyatakan bahwa hasil kesepakatan rapat memutuskan Timnas tetap dikelola PSSI.