home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

INFOGRAFIS: Sejumlah Kasus Etik Pimpinan KPK 2019-2024

Eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan menuliskan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Karen mengaku sebagai korban pasal hukum karet, atas penetapan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Terdapat pasal-pasal karet yang bersifat multi interpretasi sehingga penegakan hukum disalahartikan yang mengakibatkan kerugian bisnis di BUMN dapat dijadikan dasar oleh Aparat Penegak Hukum (KPK). Saya adalah salah satu korbannya," kata Karen melalui surat terbukanya yang ditulis, Senin (25/9/2023).Karen merasa penetapan tersangka dirinya pada 8 Juni 2022 dan penahanan dirinya 19 September 2023 sangat mengejutkan. Pasalnya, saat dia menjabat Dirut Pertamina 2009-2014, kontrak Pengadaan LNG dari Sabine Pass dan Corpus Christie Liquefaction (CCL) yang dilakukan oleh Pertamina pada tahun 2013 dan 2014 telah dibatalkan."Diganti dengan kontrak baru pada era Bapak Presiden Jokowi, yakni pada tanggal 20 Maret tahun 2015. Kontrak baru pembelian LNG dari CCL dengan volume dan harga yang berbeda tersebut diresmikan di Amerika Serikat tanggal 27 Oktober 2015 pada saat Kesepakatan Bisnis para Pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat," kata Karen.Saat kontrak baru disepakati, Karen menyebut dirinya bukan lagi Dirut Pertamina terhitung 1 Oktober 2014. Kontrak ditandatangani pada tahun 2015, saat itu Dirut Pertamina menjabat adalah Dwi Soetjipto (2014-2017).Karen membeberkan, pertamina sempat mendapatkan keuntungan senilai US$ 2,2 juta pada tahun 2019. Namun, dengan adanya Pandemi Covid19 yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020-2021, Pertamina sempat mengalami kerugian."Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, terjadinya pandemi telah menyebabkan harga komoditas dunia turun drastis, termasuk harga LNG di spot market," kata dia menjelaskan.Akan tetapi dengan berakhirnya masa pandemi, utamanya karena terjadi krisis gas di Eropa sebagai akibat dari peperangan di Rusia dan Ukraina beserta para sekutunya di awal 2022, harga LNG naik 3 (tiga) hingga 5 (lima) kali lipat dari harga pembelian."Sehingga, Pertamina kini justru membukukan keuntungan sekitar US$ 91,5 juta (Rp 1,41 trilyun; 1 US$ = Rp 15.370)," ujar Karen.Atas perolehan keutungan tersebut, informasi Karen dapatkan, Pertamina juga sudah memiliki komitmen penjualan sampai dengan tahun 2025, dan tengah melakukan penjualan untuk periode 2026 hingga 2030 dengan harga penjualan di atas harga pembelian.Namun, Karen khawatir bahwa proses hukum yang sedang dirinya jalani saat ini dapat berdampak pada pada Pertamina kehilangan dalam kontrak LNG CC hingga menyebabkan kerugian keuangan negara.“Apabila salah satu pihak telah melanggar peraturan dalam kontrak, yakni Pertamina dituduh melanggar undang-undang dalam kontrak pengadaan LNG, maka pihak CCL selaku penjual dapat melakukan pembatalan kontrak secara sepihak.” jelas KarenIa memperkirakan, kerugian akibat terminasi kontrak dapat mencapai sekitar US$ 127 juta (Rp 1,95 Triliun)."Kerugian tersebut belum mencakup potensi klaim dari para Pembeli Pertamina, dan kerugian imateril lainnya seperti reputasi Pertamina, serta hilangnya sumber gas untuk keperluan Indonesia di masa yang akan datang," kata dia memaparkan.Maka itu, Karen meminta perhatian kepada Presiden Joko Widodo guna memastikan bahwa proses hukum ini dijalankan sesuai dengan sistem penegakan hukum yang benar demi kebaikan negara, bukan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang justru akan mengakibatkan kerugian negara yang nyata dan lebih besar.Kontruksi Perkara di KPKDiberitakan sebelumnya, Karen resmi ditetapkan tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021. Setelah itu, ia langsung ditahan di Rutan KPK, Selasa (19/9/2023) malam.Dalam kontruksi perkara penahanan, diduga telah terjadi sekitar tahun 2012, PT Pertamina (Persero) memiliki rencana untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia.Perkiraan defisit gas akan terjadi di Indonesia di kurun waktu tahun 2009- 2040 sehingga diperlukan pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, Industri Pupuk dan Industri Petrokimia lainnya di IndonesiaKemudian, Karen mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri. Diantaranya: CL (Corpus Christi Liquefaction) LC Amerika Serikat.Karen secara sepihak langsung memutuskan untuk melakukan kontrak perjanjian perusahaan CL tanpa melakukan kajian hingga analisis menyeluruh dan tidak melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina.Selain itu pelaporan untuk menjadi bahasan dilingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal in Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan GKK alias KA tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari Pemerintah saat itu.Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina Persero yang dibeli dari perusahaan CL LC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik yang berakibat kargo LNG menjadi oversupply dan tidak pernah mask ke wilayah Indonesia.Atas kondisi oversupply tersebut, berdampak nyata harus dijual dengan kondisi merugi di pasar internasional oleh PT Pertamina Persero. Hal ini menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar US$ 140 juta yang ekuivalen dengan Rp2,1 Triliun.Karen disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

 Buat Surat Terbuka ke Jokowi, Eks Dirut Pertamina Tak Terima Dijerat Pasal Karet

Pemilik Rans Entertainment Raffi Ahmad sambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) K4, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2024).Juru bicara bidang pencegahan KPK, Ipi &nbsp;Maryati Kuding mengatakan, suami dari Nagita Slavina itu bakal berdiskusi bersama Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata &nbsp;dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dengan tajuk 'Kenali Strateginya dan Bantu Pencegahannya'."Benar. Siang ini Stranas PK mengagendakan kegiatan Podcast dengan tema 'Kenali Strateginya dan Bantu Pencegahannya' di studio Kanal KPK dengan narasumber Pimpinan KPK Alexander Marwata," kata Ipi melalui keterangannya.Rafi tiba di Gedung Merah putih pukul 12.12 WIB. Ayah Cipung ini mengenakan kacamata serta kemeja dan celana panjang bewarna hitam. Ia tak banyak &nbsp;memberikan keterangan kepada awak media dan menyangkal sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara korupsi."Podcast, podcast," jawabnya kepada awak media saat masuk ke dalam gedung menuju koridor bagian kanan lantai satu.Sebagai informasi, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.Tim Nasional Stranas PK terdiri dari setiap Menteri dan Kepala Lembaga 5 kementerian, Kantor Staf Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri menyampaikan laporan capaian Stranas PK di tahun 2019- 2020.

 Sambangi KPK, Raffi Ahmad Ngonten Bareng Alexander Bahas Strategi Pencegahan Korupsi

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata telah menabrak Sistem Operasional Prosedur (SOP) jam besuk tahanan.Alexander kedapatan memberi izin perwira TNI bertemu salah satu tahanan kasus korupsi diluar jam besok. Selain itu pertemuan keduanya pun berlangsung di ruang kerja KPK."Pak Alex Marwata menabrak SOP dan itu kurang bagus karena dia harusnya tegas dan memberikan tauladan yang baik untuk tidak melanggar SOP dalam hal besuk tahanan," kata Boyamin melalui keterangannya, Selasa (28/9/2023).Boyamin khawatir, melihat pimpinan KPK sewenang-wenang dengan jabatannya. Hal ini dapat ditiru oleh anak buahnya."Karena kalau ini dilanggar nanti anak buah juga akan bisa melanggar ini, besuk Tahanan ya semau maunya, jam kapanpun dan oleh siapapun," kata Boyamin menjelaskan.Menurut Boyamin SOP dalam membesuk tahanan kasus korupsi sudah ada alurnya. Mulai dari mendapatkan persetujuan dari kepala rumah tahanan (Karutan), bertemu pada jam besuk yang ditentukan, dan harus memiliki kepentingan seperti sebagai pengacara maupun keluarga.“Kalau menemui tahanan ya alurnya jelas kok, siapa pun. Mungkin presiden pun kalau menemui tahanan juga alurnya jelas. SOP-nya jelas,” ujar Boyamin.Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata merasa dalam kondisi tertekan memberikan restu Perwira TNI bertemu dengan tahanan korupsi di ruang kerja di Lantai 15 Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023)."Secara gak langsung sih (ada yang menekan). Karena itu kan tergantung bagaimana kita menerima. Kalau saya pribadi saya tidak nyaman (kondisi penekanan tersebut), gak tahu pimpinan lain," kata Alex kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip jumat (22/9/2023).Alex berdalih memberikan restu lantaran tak mau kian memanaskan suasana antara KPK dengan pihak TNI yang sebelumnya sedang memanas akibat kasus korupsi Basarnas. Akibatnya, Alex menngaku memberi intruksi ke Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu untuk menjemput tahanan tersebut di Rutan KPK. Setelah itu, dirinya memilih untuk pulang ke rumah."Saya gak begitu ingat karena waktu itu kondisinya sangat cepat. Saya begitu selesai segera ingin pulang. Yang jelas saya masih ingat Pak Asep menyampaikan sesuatu 'ya sudah bla-bla daripada ribet," kata Alex menuturkan.Bila saat itu, kondisinya normal dan tak kacau, pria berlatar hakim Ad Hoc itu tegas tak akan memberikan izin pertemuan tersebut."Sekali lagi kita harus tidak bisa memisahkan konteks peristiwa situasi saat itu. Jadi kalau dalam kondisi normal saya akan bilang" 'No, besok saja!'" dalam kondisi normal saya akan sampaikan seperti itu," kata Alex menegaskan.Namun, Alex tak mau mengungkit kembali kenangan buruk tersebut. Menurutnya polemik antara KPK dengan Puspom TNI telah selesai."Buat saya persoalan ini sudah selesai. Jadi dari oknum TNI dari Basarnas sudah dilakukan penahanan dan diproses oleh Puspom TNI. Kita juga berterima kasih atas koordinasi dan kerja sama dari Puspom TNI. Ada tindak lanjut dari sana. Apa lagi yang dipersoalkan?," ujar Alex menutup pembicaraan.Seperti diketahui, beredar kabar pertemuan Pimpinan KPK dengan tahanan korupsi di lantai 15 Gedung Merah Putih KPK laporan tersebut sampai ke tangan Dewas KPK. Namun, Alexander meluruskan, pertemuan tersebut antara perwira TNI dan Tahanan KPK.

Tabrak SOP Jam Besok Tahanan, Langkah Wakil Ketua KPK Beri Izin Perwira TNI Contoh Buruk ke Anak Buah

Hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai renggang. Kondisi ini terjadi usai putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung dan menjadi Ketua Umum PSI.Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli menilai bergabungnya Kaesang ke PSI akan berpengaruh terhadap hubungan Megawati dengan Jokowi. Sebab sebagai Jokowi adalah kader PDIP sehingga anak-anaknya diharapkan mengikuti jejak sang ayah."Ya mungkin saja ada sedikit kekesalan dan sebagainya, karena biar bagaimanapun pak Jokowi itu adalah propertyrize nya (milik) PDIP. Pak Jokowi itu ada menjadi presiden RI dua periode, itu karena PDIP. Jadi oleh karena itu, saya kira kalau sedikit ya hubungan personal mungkin ada ketersinggungan dan sebagainya," ujar Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli kepada Inilah.com, Rabu (27/9/2023).Namun, di sisi lain ia menyebut bahwa PDIP sebagai partai yang cukup senior, seharusnya tak perlu terlalu khawatir akan hal ini. Sehingga hubungan antara Megawati dan Jokowi bisa tetap terjalin dengan baik."Apalagi sampai merusak hubungan ibu Mega dengan pak Jokowi. Nah soal masalah elite PDIP dan sebagainya, saya kira para elite juga tidak serta merta memperkeruh suasana dan sebagainya, karena ibu Mega itu adalah presiden Indonesia dan pak Jokowi adalah presiden," ujarnya.Ia juga menilai bahwa saat ini yang terjadi pasca Kaesang menjadi Ketum PSI adalah terjadinya keterbelahan kutub politik."Jadi kutub politik sekarang itu ada dua, adalah presiden Jokowi dan bu Megawati Soekarnoputri," pungkas Fadhli.

Hubungan Megawati dan Jokowi Retak Usai Kaesang Jadi Ketum PSI?

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengusulkan diterapkannya sistem ganjil-genap bagi kendaraan roda dua. Latar belakang usulan tersebut karena polusi udara kian tercemar akibat emisi gas buang kendaraan bermotor cukup besar.Upaya yang dilakukan Polri untuk menekan polusi udara di antaranya dengan beralih ke kendaraan listrik serta mendorong konversi, dari energi fosil ke energi listrik."Kita berikan fasilitas-fasilitas, ganjil-genap tidak berlaku untuk yang menggunakan motor listrik maupun mobil listrik, sekarang motor masih bebas ganjil genap. Tapi suatu saat nanti tolong dipikirkan (diterapkan), karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi," ungkap Kapolri saat peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68, di Jakarta, Rabu (27/9/2023).Sistem ganjil-genap untuk sepeda motor saat ini memang masih belum berjalan, pembatasan ini hanya berlaku untuk mobil berbahan bakar bensin atau internal combustion engine (ICE). Pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi yang mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam memasifkan penggunaan kendaraan listrik.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Ganjil_Genap_Motor_3_85733ba911.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Sepeda motor saat melawan arah di Jalan Sudirman-Thamrin.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Ganjil_Genap_Motor_2_54e3a00ec5.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Kemacetan lalu-lintas saat jam kerja di jalan Sudirman-Thamrin.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Ganjil_Genap_Motor_5_dbfdfacf6a.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Sepeda motor melinats di &nbsp;kawasanmasuk ganjil-genap Jalan Sudirman-Thamrin.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Ganjil_Genap_Motor_4_1c0459bb26.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Sepeda motor dengan kendaraan roda empat melintas bersamaan, sebelumnya Jalan Sudirman-Thamrin diberlakukan jalur cepat dan jalur lambat yang memisahkan sepeda motor dan mobil.</figcaption></figure>

Foto: Kapolri Usulkan Penerapan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor di Jakarta

Menteri BUMN Erick Thohir kembali merespons ihwal peluangnya menjadi salah satu kandidat cawapres saat dirinya masih punya tanggung jawab sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI.Dengan nada santai, Etho sapaan akrabnya mengatakan bahwa saat ini ia masih memegang teguh komitmen untuk tidak mencampur-adukkan politik dengan sepak bola.Ia juga menggarisbawahi bahwa masa kepemimpinannya sebagai Ketum PSSI masih panjang yakni hingga tahun 2027 silam."Kecuali teman-teman media tidak suka, ya Exco menjatuhkan saya, ya tidak apa-apa. Tapi tugas saya sampai 2027," tegas Etho, Rabu (27/9/2023).Lebih lanjut, Etho pun menegaskan, jika dirinya ingin mengedepankan hasrat politiknya, maka hal itu telah ia lakukan sejak dulu. Terutama saat ia menjadi Ketua INASGOC atau panitia Nasional penyelenggara Asian Games 2018 silam."Kalau memang waktu itu saya ingin cawe-cawe di sepak bola, kenapa waktu itu Persija juara saya enggak running Gubernur DKI? Atau ketika saya sukses Asian Games, kenapa saya nggak jadi Menpora gitu," ucap dia.Etho sendiri mengaku tak pernah memposisikan dirinya sebagai sosok politisi. Selama ini kata dia, ia hanya figur pejabat publik dan punya tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai Menteri dan anak buah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Dan saya di dunia olahraga ini jauh lebih lama sebelum tadi saya jadi pejabat publik. Karena saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai politik. Ya, saya bekerja sebagai public servant. Saya melayani, saya bekerja untuk Pak Jokowi, pemerintahan," bebernya.Untuk itu, Etho menekankan dirinya kini lebih baik fokus dengan sesuatu yang tengah ia kerjakan. Terdekat sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI, Etho punya tugas untuk mensukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 sekaligus memberikan prestasi membanggakan pada skuad Garuda yang tampil di sana."Dan tentu semua ada waktunya. Saya fokus yang di depan mata aja. Sekarang ada Piala Dunia U-17, fokusnya gitu aja. Ya, itu komitmen," pungkasnya.&nbsp;

Disinggung Soal Peluang Cawapres, Etho: Tugas Saya Sampai 2027

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pemerintah akan terus membanjiri pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke seluruh wilayah di Indonesia.Hal ini sebagai upaya stabilisasi harga beras dalam negeri akibat El-Nino yang memengaruhi produksi beras global. Mendag Zulhas mengeklaim, upaya ini mulai menunjukkan hasil, karena saat ini, harga beras terpantau stabil dan mulai ada indikasi turun."Pemerintah terus membanjiri pasar dengan beras. Terdapat program-program dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) seperti bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga operasi pasar yang selalu Kementerian Perdagangan dukung. Terdapat juga pasar murah yang dijalankan berbagai pihak. Upaya ini mulai terlihat hasilnya. Harga beras sudah tidak naik lagi meskipun belum terlihat turun. Tetapi, saat ini sudah mulai ada kecenderungan untuk turun," jelas Mendag Zulhas saat meninjau Pasar Sederhana di Bandung Jawa Barat, Rabu (27/9/2023).Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih, Kepala Disperindag Kota Bandung Elly Wasliah, dan Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat Mersi Windrayani. Sementara Mendag Zulhas didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/pasar_beras1_3e0d97f5de.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/pasar_beras1_3e0d97f5de.jpg"></figure>Menurut Mendag Zulhas, upaya stabilisasi harga beras dijalankan secara sinergis oleh semua elemen pemerintahan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen menjaga stabilitas harga beras. Ia pun mengatakan, saat ini pasokan beras Bulog ada sebanyak 1,6 juta ton dan akan kembali masuk sebanyak 400 ribu ton."Sekarang stok Bulog ada 1,6 juta, sebentar lagi masuk 400 ribu ton. Sudah cukup banyak," ungkap orang nomor satu di Kementerian Perdagangan RI itu.Dalam pantauan harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Sederhana, Mendag Zulhas mendapati sejumlah harga komoditas tergolong stabil. Saat ini, harga beras medium di Pasar Sederhana tercatat Rp14.600 per kilogram dan beras premium Rp15.000 per kilogram.Sementara itu, harga gula pasir stabil di Rp15.500 per kilogram, minyak goreng curah di Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan Rp17.500per liter, MINYAKITA Rp15.000 per liter, tepung terigu Rp12.000 per kilogram, daging sapi Rp140.000 per kilogram, daging ayam ras Rp35.000 per kilogram, cabai merah besar Rp50.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, dan bawang putih honan Rp38.000 per kilogram.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/pasar_beras2_885b17a8b1.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/pasar_beras2_885b17a8b1.jpg"></figure>

Tinjau Harga Bapok di Pasar Sederhana Bandung

Mendag Zulhas: Pemerintah Akan Terus Banjiri Pasar dengan Beras

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Ihsan di kantor Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan di Jalan Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/9/2023).Mendag Zulhas berharap agar Masjid Al-Ihsan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar. "Kita sama-sama harapkan Masjid Al-Ihsan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat. Mari kita doakan dan dukung sama-sama agar pembangunannya berjalan lancar dan cepat selesai," katanya.Dalam kegiatan peletakan batu pertama ini, turut hadir Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra, dan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Arief di kantor pusat Kemendag Veri Anggrijono.Setelah selesai dibangun, Mendag berharap, Masjid Al-Ihsan ini akan dapat memberi manfaat bagi pegawai Direktorat Metrologi dan warga muslim di sekitar kantor Direktorat Metrologi. Ia ingin agar masyarakat sekitar turut tertampung semua saat ibadah berjamaah di masjid ini.Mendag Zulhas juga berharap keberadaan Masjid Al-Ihsan dapat membawa keberkahan dan menciptakan ukhkuwah Islamiyah, sehingga memberi kenyamanan dan ketenangan ibadah salat.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/batu_pertama2_2e91287a89.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/batu_pertama2_2e91287a89.jpg"></figure>Masjid Al-Ihsan akan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 700 m2 dan akan memiliki bangunan seluas 531 m2. Masjid ini akan memiliki dua lantai dengan desain bangunan yang selaras dengan bangunan-bangunan bernuansa warisan budaya (heritage) di sekitar kantor Direktorat Metrologi Bandung.Pembangunan masjid diestimasi membutuhkan waktu selama delapan bulan. Setelah beroperasi, Masjid Al-Ihsan akan dapat menampung kurang lebih 350 jemaah. Pembangunan masjid Al-Ihsan dibiayai dari donasi jemaah.Ketua DKM Masjid Al-Arief Kemendag sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Ihsan Veri Anggrijono mengatakan, salah satu cara memakmurkan masjid adalah pemakmuran secara lahiriah atau menjaga fisik dan bangunan masjid. Dengan begitu, masjid akan terjaga dari ketidaknyamanan dan gangguan lainnya yang membuat jamaah terganggu dalam beribadah. "Kami mohon bantuan semua pihak, baik materiel, moril, maupun doa restu agar pembangunan masjid ini dapat terwujud tanpa kendala," ujar Veri. &nbsp;

INFOGRAFIS: Sejumlah Kasus Etik Pimpinan KPK 2019-2024

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Pria Muslim India Tewas Digantung Gara-gara ‘Mengambil Pisang’ di Acara Kuil Hindu

Pemerintahan AS di Ambang Penutupan, Apa yang Terjadi Sebenarnya?

KPK Bawa Mesin Penghitung Uang ke Rumah Mentan Syahrul Yasin Limpo, Begini Kronologinya

Anak Pamen TNI AU Masih Bernapas saat Terbakar, Terkuak dari Jelaga di Tenggorokan

Dua Pelaku Bullying di SMP Cilacap Ditetapkan Tersangka

Hadiri Pernikahan Putri Habib Rizieq, Anies-Cak Imin Disebut Wujudkan Persatuan

Hubungan Megawati dan Jokowi Retak Usai Kaesang Jadi Ketum PSI?

Foto: Kapolri Usulkan Penerapan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor di Jakarta

Disinggung Soal Peluang Cawapres, Etho: Tugas Saya Sampai 2027

Mendag Zulhas: Pemerintah Akan Terus Banjiri Pasar dengan Beras

Mendag Zulhas Pimpin Peletakan Batu Pertama Masjid Direktorat Metrologi Bandung

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA