home-1

home-2

home-3

home-4 dan in-article

home-5

ototekno

market-01

market-02

news

arena

hangout

empati

gallery

kanal

market

<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/20230910_Infografis_Kronologi_Cak_Imin_55_e239da28e2.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Infografis kronologi munculnya nama Cak Imin di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). (Desain: Inilah.com/Febri)</figcaption></figure>

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Pernyataan pers Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya di Jakarta pada 31 Agustus 2023, membuat geger jagat politik Tanah Air. Tak hanya masyarakat biasa, elite politik negeri ini juga banyak dibuat terkejut.Maklum, dalam pernyataan pers tersebut, Demokrat mengungkapkan telah terjadi sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya bagi partai besutan Presiden ke-6 RI itu, Susilo Bambang Yudhoyono.Demokrat memandang telah terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan, yaitu dengan dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.Permasalahan besarnya bagi Demokrat, yakni sang ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersingkir dari kursi kandidat bacawapres untuk mendampingi Anies. Padahal, menurut versi Demokrat --yang ikut mengusung Anies sebagai bacapres bersama Partai NasDem dan PKS-- dipilihnya Cak Imin sebagai bacawapres tidak disampaikan secara langsung oleh Anies ke pimpinan tertinggi Partai Demokrat. Lebih dari itu, Demokrat mengklaim kursi bacawapres sudah dijanjikan milik AHY.Dari situ, muncul kegaduhan politik, termasuk di malam tanggal 31 Agustus itu, para kader Demokrat di sejumlah daerah langsung mencopoti spanduk hingga poster yang bergambar Anies. Buntut dari dideklarasikannya Cak Imin sebagai pasangan Anies itu, membuat Demokrat juga hengkang dari KPP.Belakangan, Demokrat menjajaki sejumlah opsi. Pilihannya ada beberapa. Apakah bergabung ke poros koalisi yang mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bacapres atau bergabung ke PDIP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ada lagi opsi untuk membentuk poros koalisi baru. Pilihan terakhir tampaknya sulit lantaran harus mengajak partai politik lain, sementara semua parpol yang memiliki kursi di parlemen sudah memiliki koalisi. &nbsp;Namun, apapun bisa saja terjadi, dinamika politik.Komunikasi politik pun sudah mulai dibangun. Bahkan PDIP sudah menjembatani untuk terjadinya pertemuan antara SBY dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jauh sebelum terjadinya gegeran politik tanggal 31 Agustus lalu, AHY juga sudah masuk dalam radar bakal cawapres pendamping Ganjar.Terbaru, AHY kembali menegaskan bahwa partainya telah membuka lembaran baru atau move on dari dinamika politik yang terjadi belakangan ini. "Kita menyongsong peluang-peluang dan juga penuh harapan," ujar AHY saat memberikan sambutan pada acara Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-22 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (9/9/2023).<h2>Tentukan Pilihan</h2>Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyebut semua opsi tentunya dibahas. Baik itu opsi untuk bergabung pada dua koalisi yang telah ada, koalisi yang mengusung Prabowo maupun opsi koalisi yang mengusung Ganjar. Termasuk juga opsi poros koalisi baru.Kata Kamhar kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023), tentunya semua opsi tersebut dihitung dengan cermat dan seksama, hingga saatnya ketika Majelis Tinggi Partai (MTP) memutuskan.Minggu ini, tutur Kamhar, melalui rapat pleno dan commanders call yang telah dilakukan adalah untuk menjaring aspirasi kader yang menjadi bahan pertimbangan MTP pada saat membahas dan memutuskan arah koalisi Partai Demokrat ke depan. “Jadi kita tunggu saja hasil keputusan MTP.”Peneliti senior Trust Indonesia, Ahmad Fadhli mencermati Partai Demokrat saat ini memiliki sejumlah opsi untuk bermanuver dalam konstelasi Pilpres 2024 setelah berpolemik dengan bacapres Anies Baswedan. Pertama, mengambil langkah strategis dengan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang digawangi oleh Gerindra. Secara politik, langkah ini akan semakin menguatkan koalisi besar KIM dan mengulangi sejarah koalisi di tahun 2019 lalu.“Langkah ini paling rasional bagi Demokrat, karena rasanya tidak mungkin mereka akan ditolak oleh Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Bagi Demokrat dan Koalisi Indonesia Maju, agenda koalisi ini akan menguntungkan kedua belah pihak,” kata dia dalam keterangannya kepada Inilah.com di Jakarta, Jumat (8/9/2023).Opsi kedua, Demokrat bisa membangun langkah taktis membentuk koalisi baru dengan menggandeng PKS dan PPP. Langkah ini sangat menguntungkan Demokrat karena berpeluang mendorong AHY menjadi cawapres.“Opsi kedua ini cukup rasional bagi Demokrat yang memang sangat menginginkan AHY maju dalam Pilpres. AHY potensial menjadi capres atau cawapres asalkan bisa membuat negosiasi dengan PKS dan PPP. Bersama Sandiaga, AHY tentu akan menjadi kunci terbentuknya koalisi ini,” jelas dia.Ketiga, langkah yang paling utopis, yakni kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Meski terasa berat, ungkap Fadli, langkah ini boleh jadi akan dilakukan Demokrat jika tidak ada koalisi politik lainnya yang mau menerima mereka.“Opsi ini memang paling konyol. Tetapi opsi ini potensial terjadi kalau tidak ada koalisi politik lain yang mau menerima Demokrat,” kata Fadli.Selanjutnya, langkah keempat yang disebut sebagai langkah pragmatis. Dalam konteks ini, menurut Fadli, Demokrat bisa saja akan berkoalisi dengan PDIP yang notabene sudah menjadi rival politik hampir 20 tahun. Akan tetapi, jika sampai terjadi, opsi ini hanya akan menjadikan Demokrat sebagai anggota biasa yang kurang memiliki posisi tawar.“Kalaupun bergabung dengan PDIP, Demokrat tentu hanya menjadi anggota koalisi biasa yang tidak punya posisi tawar dan hanya jadi partisipan biasa. Tetapi memang hanya itu yang bisa dilakukan jika bergabung dengan koalisi yang dikomandoi PDIP tersebut,” ujarnya.Terakhir, langkah yang paling apatis diambil Demokrat dengan tidak mengusung pasangan capres-cawapres manapun. Langkah ini bisa saja menjadi langkah terakhir yang diambil Demokrat bila komunikasi dengan semua partai politik dan koalisi menemui jalan buntu.Menurut Fadli, langkah apatis ini akan merugikan Demokrat karena mengubur harapan dan ekspektasi politik kader untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2024.“Trust Indonesia tidak berharap Demokrat akan mengambil langkah terakhir (apatis) ini. Sebab, ini sangat merugikan posisi politik dan mengubur harapan publik serta para kader,” tuturnya.Dalam pandangan Fadhli, serendah-rendahnya partisipasi politik dalam pilpres adalah bergabung dengan koalisi. “Sebab, di ujung jalan sana, ada harapan bahwa visi-misi politik Demokrat dalam pemerintahan akan diakomodir oleh capres-cawapres dan koalisi jika memenangkan pemilu.” &nbsp;

Setelah Geger 31 Agustus, ke Mana Demokrat Melangkah?

Koalisi Indonesia Maju (KIM) --koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024-- resmi kehilangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal ini setelah <a href="https://www.inilah.com/tag/cak-imin-efek">Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin</a>, 'dipinang' untuk mendampingi Anies Baswedan, yang merupakan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Deklarasi Anies-Muhaimin juga telah digelar di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 September 2023.Padahal, enam hari sebelumnya, koalisi pendukung Prabowo, termasuk PKB, sepakat mengganti koalisi mereka dari yang sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM)."Kita sepakat, koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo saat sambutan dalam acara HUT ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.Dengan hengkangnya PKB, KIM kini terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Namun, terbaru, koalisi ini ketambahan kekuatan Partai Gelora.Prabowo angkat bicara usai ditinggal oleh PKB. Menurut dia, perpisahan akan selalu ada dalam setiap pertemuan."Demokrasi adalah suatu proses diskusi, bertemu kadang-kadang berpisah ya, santai saja," ujar Prabowo usai dideklarasikan oleh Partai Gelora, Sabtu, 2 September 2023.Prabowo mengatakan, dukungan dari Gelora usai PKB pergi, bukanlah sebagai pelipur lara. Menteri Pertahanan itu menyebut, tidak ada pelipur lara dalam setiap demokrasi. Yang terpenting, kata Prabowo, mereka (partai-partai) tetap berbuat yang terbaik untuk rakyat."Kita berbuat yang baik untuk rakyat, rakyat yang menilai, rakyat menilai setiap perbuatan, setiap ucapan. Dan rakyat tidak bodoh, rakyat tidak bisa dibohongi, semuanya kita serahkan kepada rakyat. Tidak ada pelipur-pelipuran," ujar Prabowo.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin1_887aa09972.jpg"><figcaption>Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai deklarasi capres-cawapres di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 September 2023. [foto: Antara]</figcaption></figure><h2 style="text-align:center;">* * * * *</h2>Pasca PKB hengkang dari KIM dan bergabung dengan KPP, beragam analisi pengamat bermunculan. Misalnya saja soal bagaimana Prabowo yang dinilai bakal kehilangan potensi suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah, hingga prediksi pertarungan politik di Jawa Timur bakal semakin sengit.Prabowo pun harus mempertajam strateginya dalam menghadapi Pilpres 2024. Terlebih dia sudah ditinggal oleh PKB. Hilangnya PKB tak bisa dipungkiri bisa berpengaruh terhadap perolehan suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah."Cabutnya PKB dan Cak Imin dari gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki efek yang berpotensi merugikan Prabowo Subianto. Karena bisa kehilangan kesempatan untuk meningkatkan suara di basis-basis pemilih Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Ikhwanul Ma'arif kepada wartawan, Selasa, 5 September 2023.Pasca PKB menarik diri dan memilih maju bersama Anies Baswedan bisa membuat pertarungan politik di Jawa Timur kian sengit. "Artinya saat ini Prabowo butuh sosok dan mesin politik yang secara institusi mampu mengimbangi potensi suara Ganjar yang diusung PDIP sekaligus Anies yang diusung NasDem berpasangan dengan Cak Imin dari PKB," jelasnya.Oleh karena itu, Ikhwanul menyarankan agar Prabowo mengambil Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mendampinginya dalam pertarungan pilpres 2024 mendatang. Sebab potensi suara Partai Golkar di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Jawa Barat masih cukup besar.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin2_c5b20bcfc7.jpeg"><figcaption>Bendera Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpasang di pinggir sebuah jalan raya. [foto: dok.PKB]</figcaption></figure>Berbagai lembaga survei juga menempatkan Partai Golkar sebagai satu dari tiga partai dengan elektabilitas yang cukup tinggi di bawah PDIP dan PKB."Tentu saja tingginya potensi pemilih Partai Golkar di Jawa baik Timur dan Tengah, serta ditambah Jabar, saya kira mampu menyaingi basis massa PDIP dan PKB. Bahkan menurut kami, berdasarkan hasil proyeksi politik kami, pertarungan sesungguhnya antara tiga pasangan capres-cawapres tersebut berada di Jawa Timur," jelas Ikhwanul.Ia menambahkan, keuntungan lainnya yang akan dimiliki oleh Prabowo yakni Partai Golkar punya mesin politik yang solid dan menyebar secara rata. Jangkauannya pun berbagai segmentasi pemilih, termasuk kalangan pemilih Islam tradisional, pemilih muda dan pemilih luar Jawa."Jaringan politik yang kokoh dan merata yang dimiliki oleh Partai Golkar dan Airlangga sebagai seorang tokoh politik menjadi poin penting bagi Prabowo untuk tetap kompetitif khususnya di daerah-daerah basis pemilih besar. Dengan kekuatan mesin politik tersebut akan mempengaruhi pertarungan merebut suara di setiap daerah-daerah tersebut nantinya," ujarnya.<h2 style="text-align:center;">* * * * * *</h2>Hanya beberapa hari setelah hengkangnya PKB, Prabowo bertemu dengan putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid, di kediaman pribadinya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peneliti Saiful Mujani Research &amp; Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai bahwa Prabowo bermaksud ingin menambal suara Nahdlatul Ulama (NU) akibat hengkangnya PKB dari koalisi."Yang paling utama saya lihat adalah Prabowo yang baru saja kehilangan PKB. Hengkangnya PKB membuat Prabowo kehilangan potensi menambah suara di basis-basis NU," kata Saidiman di Jakarta, Kamis, 7 September 2023."Saya menduga pertemuan Yenny-Prabowo tersebut salah satunya bisa dibaca sebagai upaya Prabowo menambal lobang suara yang ditinggalkan PKB," imbuhnya.Apakah suara NU Yenny lebih kuat dibanding Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Saidiman tidak yakin. Menurutnya, Cak Imin lebih kuat dari Yenny karena punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah."Menurut survei, Muhaimin masih lebih populer dibanding Yenny. Apalagi Muhaimin punya mesin partai yang bisa digerakkan di seluruh daerah," ujarnya.Lebih lanjut, Saidiman juga tidak yakin soal peluang Yenny bakal dijadikan cawapres Prabowo. Sebab, akan ada resistensi dari Golkar dan PAN yang membawa nama cawapres untuk Prabowo."Saya duga peluang Yenny jadi Cawapres Prabowo tidak begitu besar. Karena Prabowo membutuhkan tambahan partai di luar Gerindra untuk dapat tiket jadi Capres," tuturnya."Jika Prabowo mengusung Yenny, saya menduga akan ada resistensi dari kawan koalisinya, Golkar dan PAN, yang juga membawa nama bacawapres," kata Saidiman.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/cak_imin3_cc550f0ce2.jpg"><figcaption>Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid mengunjungi kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 6 September 2023. [foto: Inilah.com]</figcaption></figure>Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik M Riza Widiyarsa. Ia menilai Prabowo berusaha menarik suara suara Nahdliyin dengan merangkul Yenny Wahid."Gerindra panik ketika PKB hengkang karena potensi mendulang suara Nahdliyin di Jateng dan Jatim menjadi sulit. Menurut berbagai survei, dalam pilpres 2024 akan ada lebih dari 38 juta warga NU yang punya hak pilih," ujar Riza dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 September 2023.Ia juga mengatakan, pertemuan ini seperti cara bagi Gerindra untuk bisa tetap mendapatkan dukungan dari NU pada pemilu 2024 nanti, ditambah lagi Yenny Wahid mengatakan jika banyak Kyai NU yang mendukung Prabowo."Jadi memang menjadi agak terlihat bahwa ini seperti upaya Prabowo untuk menggaet suara NU pasca ditinggal PKB," tambahnya.Namun menurut Riza, Yenny terlihat belum menentukan sikap karena Ganjar Pranowo sebagai calon presiden juga sempat menemui dirinya dan sang ibu Sinta Nuriyah WahidRiza menilai, terdapat perbedaan dalam pertemuan antara putri Gus Dur ini dengan Prabowo maupun Ganjar."Perlu digarisbawahi adalah respon Yenny yang bisa dibaca tidak sama ketika bertemu oleh Ganjar dan Prabowo. Kepada Ganjar, Yenny siap untuk diajak muter Jateng dan Jatim. Sedangkan ketika bertemu PS (Prabowo Subianto), sepertinya pembahasannya normatif saja," ucapnya. &nbsp;

INILAH REVIEW

Menyimak Strategi Politik Prabowo Usai Hengkangnya Cak Imin dari KIM

Hari masih pagi, duet AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) sudah jadi sasaran tembak KPK. Ketika sudah siang atau hampir menang, bisa jadi kembali diserang. Pasangan ini benar-benar belum aman.Lahirnya duet bakal capres dan cawapres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disingkat AMIN pada akhir pekan lalu, memang mengejutkan publik.Tapi, lebih mengejutkan lagi, ketika KPK memeriksa Muhaimin dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans pada 2012. Kala Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Manekertrans).Mengejutkan karena, deklarasi pasangan AMIN yang berlangsung di Hotel Majapahit, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu (2/9/2023). Empat hari berselang, tepatnya Rabu (5/9/2023), Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi kasus 'usang' itu.Namun, Cak Imin minta penjadwalan ulang karena pada hari itu harus memenuhi undangan acara Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional JQH NU di Tanah Laut, Kalimantan Selatan (Kalsel).Keesokan Kamis (7/9/2023), Ketum PKB itu, mengenakan baju putih, terlihat di gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Langkah kakinya terasa ringan memasuki gedung yang dinilai angker bagi koruptor itu.Usai diperiksa selama 5 jam, dia lebih banyak tertawa. Tergambar jelas adanya kelegaaan dari raut wajahnya. &nbsp;"Hari ini saya membantu KPK untuk menuntaskan penyelesaian kasus korupsi di Kemnakertrans tahun 2012," kata Cak Imin.Dari rangkaian kejadian yang bukan karena kebetulan itu, tudingan KPK berpolitik, begitu derasnya. Apalagi, KPK era Firli Bahuri ini, cukup sering diterpa masalah. Khususnya menyangkut integritas pimpinan KPK.Dalam perbincangan dengan Inilah,com, beberapa waktu lalu, eks Komisioner KPK, Saut Situmorang tegas-tegas menyebut KPK di bawah nahkoda Firli Bahuri, kinerjanya sangat kental politik."KPK saat ini yang dipimpin Firli sangat berbeda dengan era sebelumnya. Rekam jejaknya sangat sulit menafikan adanya kekuatan besar yang mengendalikan KPK," kata Saut.Ingat kasus Formula E yang beredar jauh sebelum Anies Baswedan masuk bursa capres, cukup menyita perhatian publik. Kala itu, Anies masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia pun menyambangi gedung KPK untuk diperiksa pada 7 september 2022.Dalam perjalannya, kasus ini, melahirkan kegaduhan yang luar biasa. Lantaran Firli ingin memaksakan kehendak dengan menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Sayangnya gayung tak bersambut. Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro melawan.Singkat cerita, Firli pun mencopot Brigjen Endar dan mengembalikannya ke Mabes Polri. Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menugaskannya ke KPK. &nbsp;Artinya, pengalaman mau dipolitisasi KPK, bukan hanya mengarah ke Cak Imin saja. Anies Baswedan pun jadi sasaran."Misalnya, perkara formula E (Anies Baswedan) juga dibegitukan kemarin. Yang sampai 19 kali gelar perkara. Itu sudah jelas sebenarnya kalau KPK itu di-remote dari luar. Kita juga sudah tahu siapa yang ngeremote (KPK)," papar Saut.Menariknya, kata Saut, tiba-tiba muncul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan perpanjangan masa tugas Firli cs. Dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Tentu saja, kejadian ini bukan kebetulan. "Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, dari empat tahun menjadi lima tahun, tentu tidak datang begitu saja. Sudah jelas ada politik sistem di dalam itu," paparnya.Padahal, kata Saut, dari sisi kinerja, KPK era Firli, tidak bagus-bagus amat. Bahkan banyak yang integritas yang mendera pimpinannya. Sebut saja, Lili Pintauli Siregar, wakil Ketua KPK yang mundur pada 11 Juli 2022. Karena Lili terbukti menerima gratifikasi berupa tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika senilai hanya Rp90 juta dari Pertamina.Belum lagi kasus bocornya dokumen penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyeret Firli. Namun, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyelamatkan Firli dengan dalih tak terbukti."Dewas sendiri kondisi sekarang, kamu tahu. Gimana Firli sudah perlakukan (Dewas KPK) begitu. Kasus ESDM kurang jelas gimana," kata Saut.Duet AMIN Target Operasi PenguasaDosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari berpandangan sama. Bahwa, pemeriksaan Cak Imin oleh KPK pasca deklarasi AMIN, jelas-jelas produk dari sebuah kepentingan politik.Saat ini, kesan KPK menjadi alat gebuk penguasa, sulit dibantah. Intinya, pasangan AMIN sudah menjadi target operasi untuk digagalkan."Karena,sebelum deklarasi tidak terlihat tanda-tanda dari KPK untuk menindaklanjuti kasus yang sudah berumur 12 tahun. KPK harus jelaskan, setelah deklarasi, tiba-tiba perkara itu ditindak lanjuti," kata Feri.Cara-cara ini, menurutnya, tidak hanya menciderai demokrasi. Namun juga melanggar prinsip-prinsip pembentukan KPK serta nilai etik dalam pemberantasan korupsi."Ingat, KPK harus bekerja sesuai proses hukum, bukan politik. Semangat KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang independen dalam rumpun eksekutif. Namun dalam pelaksanaan tugas wewenangnya tidak dapat dipengaruhi kekuasaan manapun," paparnya.Sementara, Yudhi Purnomo, mantan penyidik KPK, mempertanyakan pola kinerja KPK era Firli. Pemeriksaan Cak Imin, seharusnya juga mempertimbangkan persepsi publik. Apalagi, banyak masalah menyangkut integritas pimpinan KPK saat ini.Termasuk dua kasus besar yang menyeret Ketua KPK, Firli Bahuri, yakni penangangan dugaan korupsi Formula E serta bocornya hasil penyelidikan dugaan korupsi Kementerian ESDM."Memang tidak ada yang salah dengan penyidikan KPK itu, namun momentumnya layak dipertanyakan. Kenapa baru sekarang? Beberapa pihak khawatir ada yang menunggangi KPK. Terlebih bila berkaca kepada pimpinan KPK saat ini, yang integritas banyak masalah," kata Yudhi.Dalam konteks ini, Yudhi mengatakan bukan dalam rangka membela Cak Imin. Yang baru saja menerima pinangan Surya Paloh, menjadi cawapresnya Anies Baswedan."Saya menilai, potensi pesanan dari tangan penguasa dalam perkara dugaan korupsi di Kemenaker ini, cukup besar," ungkapnya.Sebagai mantan penyidik KPK, Yudhi mengatakan, pemanggilan menteri atau bekas menteri oleh KPK, adalah hal yang lumrah. Ada kapasitas menteri terkait tupoksinya yang dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, baik formil maupun materiil.KPK Bantah BerpolitikAtas tudingan KPK berpolitik, Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri buru-buru membantah. Dikatakan, pemeriksaan Cak Imin murni penegakan hukum. "Sebagai pemahaman saja, dalam penegakan hukum tentu semua ada dasar dan prosesnya," kata Ali.Kata Ali, pemeriksaan Cak Imin sebagai saksi dalam dugaan korupsi pengadaan proteksi TKI di Kemenakertrans pada 2012, merupakan rangkaian dari penyidikan KPK yang telah dilakukan sebelumnya."Kami memanggil dan memeriksa Muhaimin Iskandar sebagai saksi. Yang tentu sudah pasti ada dasar hukum pemanggilannya yaitu karena kami sedang selesaikan proses penyidikan 3 orang tersangka yang telah dimulai sejak Juli 2023, atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI yang artinya sudah sangat jelas itu jauh dari urusan pencapresan," kata dia.Walaupun kejadian perkaranya pada 2012, kata Ali, namun KPK menerima laporan dari masyarakat. Selanjutnya, naik ke tingkat penyelidikan kasus pada 2022. "Sehingga inipun jelas sama sekali tidak ada urusan dengan proses politik saat ini," tuturnya.&nbsp;&nbsp;

  Duet AMIN Belum Aman dari Manuver Politik Kuningan

Hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai renggang. Kondisi ini terjadi usai putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bergabung dan menjadi Ketua Umum PSI.Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli menilai bergabungnya Kaesang ke PSI akan berpengaruh terhadap hubungan Megawati dengan Jokowi. Sebab sebagai Jokowi adalah kader PDIP sehingga anak-anaknya diharapkan mengikuti jejak sang ayah."Ya mungkin saja ada sedikit kekesalan dan sebagainya, karena biar bagaimanapun pak Jokowi itu adalah propertyrize nya (milik) PDIP. Pak Jokowi itu ada menjadi presiden RI dua periode, itu karena PDIP. Jadi oleh karena itu, saya kira kalau sedikit ya hubungan personal mungkin ada ketersinggungan dan sebagainya," ujar Peneliti Senior Trust Indonesia Research and Consulting, Ahmad Fadhli kepada Inilah.com, Rabu (27/9/2023).Namun, di sisi lain ia menyebut bahwa PDIP sebagai partai yang cukup senior, seharusnya tak perlu terlalu khawatir akan hal ini. Sehingga hubungan antara Megawati dan Jokowi bisa tetap terjalin dengan baik."Apalagi sampai merusak hubungan ibu Mega dengan pak Jokowi. Nah soal masalah elite PDIP dan sebagainya, saya kira para elite juga tidak serta merta memperkeruh suasana dan sebagainya, karena ibu Mega itu adalah presiden Indonesia dan pak Jokowi adalah presiden," ujarnya.Ia juga menilai bahwa saat ini yang terjadi pasca Kaesang menjadi Ketum PSI adalah terjadinya keterbelahan kutub politik."Jadi kutub politik sekarang itu ada dua, adalah presiden Jokowi dan bu Megawati Soekarnoputri," pungkas Fadhli.

Hubungan Megawati dan Jokowi Retak Usai Kaesang Jadi Ketum PSI?

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengusulkan diterapkannya sistem ganjil-genap bagi kendaraan roda dua. Latar belakang usulan tersebut karena polusi udara kian tercemar akibat emisi gas buang kendaraan bermotor cukup besar.Upaya yang dilakukan Polri untuk menekan polusi udara di antaranya dengan beralih ke kendaraan listrik serta mendorong konversi, dari energi fosil ke energi listrik."Kita berikan fasilitas-fasilitas, ganjil-genap tidak berlaku untuk yang menggunakan motor listrik maupun mobil listrik, sekarang motor masih bebas ganjil genap. Tapi suatu saat nanti tolong dipikirkan (diterapkan), karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi," ungkap Kapolri saat peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68, di Jakarta, Rabu (27/9/2023).Sistem ganjil-genap untuk sepeda motor saat ini memang masih belum berjalan, pembatasan ini hanya berlaku untuk mobil berbahan bakar bensin atau internal combustion engine (ICE). Pemerintah juga sudah mengeluarkan regulasi yang mendorong Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam memasifkan penggunaan kendaraan listrik.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Ganjil_Genap_Motor_3_85733ba911.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Sepeda motor saat melawan arah di Jalan Sudirman-Thamrin.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Ganjil_Genap_Motor_2_54e3a00ec5.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Kemacetan lalu-lintas saat jam kerja di jalan Sudirman-Thamrin.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Ganjil_Genap_Motor_5_dbfdfacf6a.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Sepeda motor melinats di &nbsp;kawasanmasuk ganjil-genap Jalan Sudirman-Thamrin.</figcaption></figure><figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/Ganjil_Genap_Motor_4_1c0459bb26.jpg" alt="post-cover"><figcaption>Sepeda motor dengan kendaraan roda empat melintas bersamaan, sebelumnya Jalan Sudirman-Thamrin diberlakukan jalur cepat dan jalur lambat yang memisahkan sepeda motor dan mobil.</figcaption></figure>

Foto: Kapolri Usulkan Penerapan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor di Jakarta

Menteri BUMN Erick Thohir kembali merespons ihwal peluangnya menjadi salah satu kandidat cawapres saat dirinya masih punya tanggung jawab sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI.Dengan nada santai, Etho sapaan akrabnya mengatakan bahwa saat ini ia masih memegang teguh komitmen untuk tidak mencampur-adukkan politik dengan sepak bola.Ia juga menggarisbawahi bahwa masa kepemimpinannya sebagai Ketum PSSI masih panjang yakni hingga tahun 2027 silam."Kecuali teman-teman media tidak suka, ya Exco menjatuhkan saya, ya tidak apa-apa. Tapi tugas saya sampai 2027," tegas Etho, Rabu (27/9/2023).Lebih lanjut, Etho pun menegaskan, jika dirinya ingin mengedepankan hasrat politiknya, maka hal itu telah ia lakukan sejak dulu. Terutama saat ia menjadi Ketua INASGOC atau panitia Nasional penyelenggara Asian Games 2018 silam."Kalau memang waktu itu saya ingin cawe-cawe di sepak bola, kenapa waktu itu Persija juara saya enggak running Gubernur DKI? Atau ketika saya sukses Asian Games, kenapa saya nggak jadi Menpora gitu," ucap dia.Etho sendiri mengaku tak pernah memposisikan dirinya sebagai sosok politisi. Selama ini kata dia, ia hanya figur pejabat publik dan punya tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai Menteri dan anak buah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)."Dan saya di dunia olahraga ini jauh lebih lama sebelum tadi saya jadi pejabat publik. Karena saya tidak pernah menempatkan diri saya sebagai politik. Ya, saya bekerja sebagai public servant. Saya melayani, saya bekerja untuk Pak Jokowi, pemerintahan," bebernya.Untuk itu, Etho menekankan dirinya kini lebih baik fokus dengan sesuatu yang tengah ia kerjakan. Terdekat sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI, Etho punya tugas untuk mensukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U-17 sekaligus memberikan prestasi membanggakan pada skuad Garuda yang tampil di sana."Dan tentu semua ada waktunya. Saya fokus yang di depan mata aja. Sekarang ada Piala Dunia U-17, fokusnya gitu aja. Ya, itu komitmen," pungkasnya.&nbsp;

Disinggung Soal Peluang Cawapres, Etho: Tugas Saya Sampai 2027

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pemerintah akan terus membanjiri pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke seluruh wilayah di Indonesia.Hal ini sebagai upaya stabilisasi harga beras dalam negeri akibat El-Nino yang memengaruhi produksi beras global. Mendag Zulhas mengeklaim, upaya ini mulai menunjukkan hasil, karena saat ini, harga beras terpantau stabil dan mulai ada indikasi turun."Pemerintah terus membanjiri pasar dengan beras. Terdapat program-program dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) seperti bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), hingga operasi pasar yang selalu Kementerian Perdagangan dukung. Terdapat juga pasar murah yang dijalankan berbagai pihak. Upaya ini mulai terlihat hasilnya. Harga beras sudah tidak naik lagi meskipun belum terlihat turun. Tetapi, saat ini sudah mulai ada kecenderungan untuk turun," jelas Mendag Zulhas saat meninjau Pasar Sederhana di Bandung Jawa Barat, Rabu (27/9/2023).Dalam peninjauan tersebut, turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat Noneng Komara Nengsih, Kepala Disperindag Kota Bandung Elly Wasliah, dan Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Kantor Wilayah Jawa Barat Mersi Windrayani. Sementara Mendag Zulhas didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto dan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/pasar_beras1_3e0d97f5de.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/pasar_beras1_3e0d97f5de.jpg"></figure>Menurut Mendag Zulhas, upaya stabilisasi harga beras dijalankan secara sinergis oleh semua elemen pemerintahan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen menjaga stabilitas harga beras. Ia pun mengatakan, saat ini pasokan beras Bulog ada sebanyak 1,6 juta ton dan akan kembali masuk sebanyak 400 ribu ton."Sekarang stok Bulog ada 1,6 juta, sebentar lagi masuk 400 ribu ton. Sudah cukup banyak," ungkap orang nomor satu di Kementerian Perdagangan RI itu.Dalam pantauan harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Sederhana, Mendag Zulhas mendapati sejumlah harga komoditas tergolong stabil. Saat ini, harga beras medium di Pasar Sederhana tercatat Rp14.600 per kilogram dan beras premium Rp15.000 per kilogram.Sementara itu, harga gula pasir stabil di Rp15.500 per kilogram, minyak goreng curah di Rp14.000 per liter, minyak goreng kemasan Rp17.500per liter, MINYAKITA Rp15.000 per liter, tepung terigu Rp12.000 per kilogram, daging sapi Rp140.000 per kilogram, daging ayam ras Rp35.000 per kilogram, cabai merah besar Rp50.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp25.000 per kilogram, dan bawang putih honan Rp38.000 per kilogram.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/pasar_beras2_885b17a8b1.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/pasar_beras2_885b17a8b1.jpg"></figure>

Tinjau Harga Bapok di Pasar Sederhana Bandung

Mendag Zulhas: Pemerintah Akan Terus Banjiri Pasar dengan Beras

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Ihsan di kantor Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan di Jalan Pasteur, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/9/2023).Mendag Zulhas berharap agar Masjid Al-Ihsan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat sekitar. "Kita sama-sama harapkan Masjid Al-Ihsan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat. Mari kita doakan dan dukung sama-sama agar pembangunannya berjalan lancar dan cepat selesai," katanya.Dalam kegiatan peletakan batu pertama ini, turut hadir Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra, dan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Arief di kantor pusat Kemendag Veri Anggrijono.Setelah selesai dibangun, Mendag berharap, Masjid Al-Ihsan ini akan dapat memberi manfaat bagi pegawai Direktorat Metrologi dan warga muslim di sekitar kantor Direktorat Metrologi. Ia ingin agar masyarakat sekitar turut tertampung semua saat ibadah berjamaah di masjid ini.Mendag Zulhas juga berharap keberadaan Masjid Al-Ihsan dapat membawa keberkahan dan menciptakan ukhkuwah Islamiyah, sehingga memberi kenyamanan dan ketenangan ibadah salat.<figure class="image"><img src="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/batu_pertama2_2e91287a89.jpg" alt="https://c.inilah.com/reborn/2023/09/batu_pertama2_2e91287a89.jpg"></figure>Masjid Al-Ihsan akan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 700 m2 dan akan memiliki bangunan seluas 531 m2. Masjid ini akan memiliki dua lantai dengan desain bangunan yang selaras dengan bangunan-bangunan bernuansa warisan budaya (heritage) di sekitar kantor Direktorat Metrologi Bandung.Pembangunan masjid diestimasi membutuhkan waktu selama delapan bulan. Setelah beroperasi, Masjid Al-Ihsan akan dapat menampung kurang lebih 350 jemaah. Pembangunan masjid Al-Ihsan dibiayai dari donasi jemaah.Ketua DKM Masjid Al-Arief Kemendag sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Ihsan Veri Anggrijono mengatakan, salah satu cara memakmurkan masjid adalah pemakmuran secara lahiriah atau menjaga fisik dan bangunan masjid. Dengan begitu, masjid akan terjaga dari ketidaknyamanan dan gangguan lainnya yang membuat jamaah terganggu dalam beribadah. "Kami mohon bantuan semua pihak, baik materiel, moril, maupun doa restu agar pembangunan masjid ini dapat terwujud tanpa kendala," ujar Veri. &nbsp;

Kronologi Munculnya Nama Cak Imin jadi Cawapres

Topik

Komentar

BERITA TERKAIT

Ditinggalkan Oligarki, Anies Bisa Gulirkan Reformasi Pendanaan Politik Rakyat

Maulid Nabi di New York City

Tradisi Maulid Nabi di Berbagai Negara, dari Eropa hingga Afrika

Food Estate Program Jangka Panjang, Tidak Bisa Disebut Gagal, Masih Berproses

Mendag Zulhas Pimpin Peletakan Batu Pertama Masjid Direktorat Metrologi Bandung

Buya Yahya Kupas Tuntas Esensi dan Tujuan Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW

Hubungan Megawati dan Jokowi Retak Usai Kaesang Jadi Ketum PSI?

Foto: Kapolri Usulkan Penerapan Ganjil Genap untuk Sepeda Motor di Jakarta

Disinggung Soal Peluang Cawapres, Etho: Tugas Saya Sampai 2027

Mendag Zulhas: Pemerintah Akan Terus Banjiri Pasar dengan Beras

Mendag Zulhas Pimpin Peletakan Batu Pertama Masjid Direktorat Metrologi Bandung

Pemilu 2024

politik

Pilpres 2024

KPK

Pemilu

TENTANG KAMI

INFORMASI

JARINGAN MEDIA