Find and Follow Us

Kamis, 17 Oktober 2019 | 14:58 WIB

Statuta PSSI Ganjal Calon Baru

Kamis, 10 Oktober 2019 | 22:08 WIB
Statuta PSSI Ganjal Calon Baru
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Harapan publik untuk terjadi proses reformasi dan regenerasi di Sepakbola Indonesia dalam 20 tahun terakhir sulit direalisasikan. Ada statuta PSSI yang mengganjal muka-muka baru untuk maju jadi pengurus.

Harapan adanya regenerasi atau potong satu generasi untuk melihat era baru PSSI pun sangat sulit terealisasi. Kecuali melalui "tangan besi" pemerintah. Tapi, menjadi simalakama karena nanti dicap intervensi.

"Silakan dilakukan survey bila tidak percaya. Masyarakat menginginkan adanya tokoh-tokoh baru di federasi karena generasi lawas sudah dianggap gagal. Bila timnas saja harus regenerasi untuk mengatasi mandeknya prestasi, PSSI sebagai induknya sejatinya harus memberikan contoh," ujar Koordinator Save Our Soccer (SOS), Akmal Marhali, dalam keterangan pers yang diterima INILAHCOM, Kamis (10/10/2019).

Pangkal masalah sulitnya menghadirkan wajah baru di sepakbola adalah Statuta PSSI. Utamanya, pasal 38 ayat 4 yang mensyaratkan Anggota Komite Eksekutif harus telah aktif di Sepakbola Nasional dalam koridor PSSI sekurang-kurangnya lima tahun dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam statuta PSSI.

"Ini pasal karet. Tafsirnya bisa bermacam-macam yang pada gilirannya tokoh baru yang punya idealisme akan sulit untuk memimpin PSSI. Apa maksud koridor PSSI? Apakah harus berada di dalam PSSI baru bisa mencalonkan diri?" tambah Akmal.

"Bagaimana buat mereka yang punya visi bagus, idealis dan berintegritas, aktif membina sepakbola bahkan mengembangkan sepakbola di luar lingkaran PSSI. Pasal ini mengindikasikan PSSI bak sebuah kerajaan. Hanya keluarga raja dan yang berada di lingkaran istana yang bisa memimpin," ungkapnya.

Selain soal batasan lima tahun aktif di sepakbola nasional dalam koridor PSSI, batasan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota Eksekutif tidak boleh tiga periode juga multitafsir. Tak ada penjelasan batasan sejak kapan dihitungnya.
Ditambah lagi aturan soal pernah terlibat tindakan pidana. Plus pasal 42 yang menjelaskan apabila ketua umum berhalangan. Bila sebelumnya, digantikan wakil ketua dengan usia tertua, kini direvisi menjadi Wakil Ketua yang paling lama melayani dan berpengalaman dalam sepak bola.

"Banyak pasal-pasal yang memunculkan banyak interpretasi dan rawan salah diterjemahkan. Sayangnya dalam KLB pada 27 Juli 2019 yang salah satunya merevisi Statuta PSSI tak ada waktu untuk membedah satu per satu," jelas Akmal.

"Bagaimana bisa KLB yang membahas Kitab Undang-Undang Organisasi hanya berlangsung satu jam ketika itu di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Acara hanya seremoni dan ketuk palu. Jangan-jangan voters pun tidak paham perubahan-perubahan yang dimaksud."

"Banyak calon-calon yang mendaftar saat ini terbentur syarat di statuta bila diberlakukan utuh. PSSI akan tetap dikelola pengurus lama. Kalaupun tampak baru hanya ganti casing, mesinnya tetap. Inilah yang membuat mandeknya prestasi PSSI selama ini. Voter punya peran penting menentukan masa depan sepakbola Indonesia. Mau maju atau kembali ke zaman batu," tandasnya.

Komentar

x